Untuk melaksanakan supervisi akademik perangkat pembelajaran ada dua aktivitas yang harus dilakukan. Pertama melakukan telaah administrasi perangkat pembelajaran. Kedua, melakukan telaah RPP yang telah dibawah.

Kegiatan supervisi akademik perangkat pembelajaran ini dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Supervisi akademik ini perlu dilakukan sesuai jadwal karena telah disepakati dengan guru yang disupervisi. Dengan melaksanakan supervisi akademik secara disiplin, guru akan termotivasi untuk memperbaiki proses pembelajarannya secara berkelanjutan.

Setelah melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran dan proses pemeblajaran, selanjutnya kita akan melakukan supervisi penilaian hasil belajar peserta didik. Supervisi pelaksanaan penilaian hasil belajar ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi diri sekolah.

Dalam melaksanakan supervisi akademik proses pembelajaran, sebelumnya sebagai kepala sekolah harus memastikan dokumen RPP yang dibuat oleh guru telah memenuhi proses pembuatan RPP yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. Selanjutnya kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk mengamati proses pembelajaran untuk mengisi instrumen Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran.

Sebagai seorang Kepala Sekolah, salah satu tugas yang harus dilaksanakan adalah supervisi akademik. Lakukan Supervisi Akademik perangkat pembelajaran dari perangkat salah seorang guru di sekolah yang dipimpin. Lakukan telaah RPP yang telah dibuat guru.  Kepala Sekolah dapat menggunakan instrumen berikut.

BPPN bekerjasama dengan Bank Dunia (1999) telah mengkaji beberapa nfaktor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan manajemen berbasis sekolah. Faktor-faktor tersebut berkatan dengan kewajiban sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah, peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, serta pengembangan profesi.

a. Kewajiban Sekolah

Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelolah sistem pendidikan profesional. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disertai seperangkat kewajiban, serta monitorin dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabel) yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah.

Sekolah