Posisi Indonesia pada Program Penilaian Siswa Internasional

Pendapatan per kapita Indonesia tidak berbanding lurus dengan mutu pendidikan. Capaian pendidikan di Indonesia, khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah, belum beranjak dari kategori di bawah rata-rata. Indonesia berada dalam satu kategori dengan Malaysia, Thailand, dan Fhilipina.

hasil sistem pendidikan Vietnam mengejutkan Bank Dunia karena memperoleh predikat diatas rata-rata, sejajar dengan Cina. Padahal, pendapatan perkapita Vietnam hanya sekitar separuh dari Indonesia. Berdasrkan laporan Vietnam meraih skor 525. Hasil tersebut jauh di atas prediksi Bank Dunia yang hanya 394.

Posisi siswa Indonesia di Antara negara-negara peserta PISA
Perbandingan Nilai Sains dalam uji PISA
 Skor itu diperoleh dari penilaian kemampuan peserta didik usia sekolah  (SD-SMA) menggunakan metode Program for International Student Assessment (PISA) dan Trend International Mathematics and Science Study (TIMSS). Hasil riset 29 negara di Asia Timur dan Asia Pasifik itu dihimpun Bank Dunia dari berbagai sumber, termasuk Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi da Pembangunan (OECD).

Negara-negara dengan skor PISA di atas rata-rata berani memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Bank Dunia menyodorkan Vietnam sebagai contoh negara yang berkomitmen kuat membangun pendidikan dasar dan menengah. Mereka bisa mengerem penggunaan anggaran disektor-sektor lain dan memprioritaskan untuk pendidikan dasar dan menengah.

Pendapatan perkapita Vietnam setengah dari Indonesia, yakni 5.668 dollar AS. Jika berdasarkan pendapatan perkapita itu diperkirakan Vietnam hanya meraih skor 394 pada tes PISA. Namun, kenyataannya, Vietnam meraih skor 525.  Sebaliknya, Indonesia dengan pendapatan perkapita 10.385 dollar AS diperkirakan bisa meraih skor 422 yang relatif tinggi. Kenyataannya, skornya hanya 403. Fakta ini meruntuhkan anggapan bahwa nilai skor PISA yang baik dipengaruhi oleh besar pendapatan perkapita.

Dilihat dari skala ekonomi dan bsaran anggaran pendidikan yang disalurkan, Indonesia seharusnya bisa mencapai nilai lebih dari Vietnam. Apalagi 20 persen belanja dari APBN diprioritaskan untuk pendidikan. Angka lama sekolah Indonesia memang baik, tetapi harus dilihat selama sekolah itu mereka belajar apa saja ? Apakah waktu belajarnya itu memberikan sesuatu ?

Data Bank Dunia menunjukkan, 10 persen siswa kelas II SD di Indonesia belum bisa membaca, padahal angka partisipasi kasar (APK) sekolah sudah mencapai 97 persen. Dari segi kesejahteraan guru dan absensi mereka di kelas, juga sudah meningkat, dengan adanya tunjangan profesi guru. Artinya jam pelajaran di sekolah belum memberi nilai tambah berupa pengetahuan kepada siswa. Dalam hal ini, dua faktor yang menentukan adalah kesiapan siswa untuk belajar serta mutu guru.

Kesiapan belajar siswa bergantung pada kondisi lingkngan sekitar, yaitu lingkungan yang aman, bersih, pelayanan kesehatan yang baik, pemenuhan gizi, dan keterlbatan orang tua mendidik anak. Faktor keamanan dan kebersihan lingkungan seta layanan kesehatan juga berkait erat dengan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia.

Dari sisi mutu guru dibutuhkan komitmen penyeleksian calon guru secara ketat. Di samping itu, harus ada evaluasi dan pelatihan guru secara berkala yang bisa diakses oleh semua guru. Dibutuhkan inisiatif pemerintah daerah untuk mengampanyekan peningkatan mutu pendidikan di wilayag masing-masing.

Salah satu daerah yang dicontohkan Bank Dunia berhasil dalam mengembangkan pendidikan dasar dan menengahnya ialah Kabupaten Gorontalo. di daerah ini terdapat tim penasihat pendidikan, pers untuk pendidikan, dan paguyuban kelas untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran. Guru-guru yang menerima tunjangan sertifikasi wajib menyisihkan dana 10 persen dari tunjangan tersebut untuk peningkatan kompetensi.

Peningkatan mutu pendidikan hanya bisa dilakukan dengan pendekatan menyeluruh dari faktor infrastruktur, ketersediaan dan mutu guru, layanan kesehatan, serta penggunaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran. Butuh keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait upaya memprioritaskan pendidikan dasar dan menengah.

Tantangan untuk meningkatkan mutu pendidikan salah satunya adalah dukungan anggaran yang tak proporsional. Sekolah yang bergantung pada bantuan operasional sekolah belum memadai untuk peningkatan mutu, termasuk guru honorer yang harus direkruk sekolah, tetapi kesejahteraannya minim dan kesempatan pelatihan terbatas.

logoblog
Previous Post
Newer Post
Next Post
Older Post

Post a comment

Copyright © Manajemen Sekolah. All rights reserved.