Pada saat kepercayaan rakyat terus menurun akibat harga bahan pokok dan bahan bakar minyak terus naik, Presiden Soeharo meminta masyarakat rela berkorban, sabar, dan berdisiplin. Di sisi lain, Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais melontarkan gagasan untuk membentuk Majelis Kepemimpinan Rakyat.
Sementara di bidang ekonomi, inflasi terus melambung di atas 33 persen yang ditandai oleh terus naiknya harga bahan pokok. Dan, banyak perusahaan mulai tumbang karena tidak kuat menahan tingkat suku bunga yang amat tinggi dan nilai tukar rupiah yang terus merosot terhadap dollar AS.
Berbicara di depan sidang Konferensi Tingkat Tinggi G-15 di Kairo, Mesir, dengan percaya diri Presiden Soeharto menegaskan, Indonesia akan terus berupaya menanggulangi krisis ekonomi dan krisis moneter melalui serangkaian reformasi di bidang ekonomi dan keuangan, termasuk yang telah dan sedang dilakukan bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Diperlukan pengorbanan, kesabaran, dan disiplin yang tinggi agar upaya tadi berhasil.
Presiden Soeharto mengakui, krisis ekonomi yang diawali krisis moneter telah melenyapkan sebagian besar hasil pembangunan selama hampir tiga dasawarsa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua dekade berturut-turut mencapai 7 persen setahun, akan merosot menjadi sekitar minus 4 persen.
Krisis juga mengakibatkan bertambahnya pengangguran yang dapat memicu mengakibatkan masalah sosial, seperti meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, dan ancaman terhadap kestabilan politik. Dari tahun 1970 hingga 1996, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah kemiskinan menurun dari sekitar 60 persen menjadi hanya 11 persen. Dengan terjadinya krisis, dalam waktu kurang dari satu tahun, jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat kembali secara substansial. Ini merupakan suatu kemunduran yang memprihatinkan.
Di dalam negeri, Ketua Umum PP Muhammadiyah terus menentang Presiden Soeharto. Dia menjelaskan, akan membentuk Majelis Kepemimpinan Rakyat yang terdiri dari tokoh-tokoh, yang masih dipercaya oleh rakyat, dan diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat. Syarat dipercaya rakyat menjadi penting agar kebijakan yang dilontarkan untuk memperbaiki keadaan didengar dan diterima oleh rakyat.
Amien Rais mendukung pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Pelaksana Harian ICMI Achmad Tirtosudiro, yakni terbuka peluang bagi MPR untuk melaksanakan Sidang Umum Luar Biasa, untuk meminta pertanggungjawaban terhadap mandat yang telah diberikan kepada mandataris.
Dukungan terhadap gerakan mahasiswa juga mulai berdatangan dari sejumlah institusi negara. Dalam sebuah pernyataan, DPRD Sumut memahami dan menyadari sepenuhnya aspirasi mahasiswa di berbagai kampus perguruan tinggi khususnya di Medan.
Sejauh aspirasi tersebut berpijak pada falsafah Pancasila dan UUD 1945, dikaitkan dengan situasi dan kondisi bangsa dan negara yang dilanda krisis ekonomi, DPRD akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Sumut.
Tokoh angkatan 66 Ir. Akbar Tandjung menilai kegigihan mahasiswa turun ke jalan mengekspresikan aspirasi masyarakat untuk reformasi ekonomi dan politik, merupakan hal yang wajar seperti halnya pada tahun 1966. Dalam kaitan itu ABRI sebagai aparat keamanan, idealnya merangkul mahasiswa dan mengawalnya agar tidak sampai dicemari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Di Jakarta Forum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia mengajak semua pihak dan seluruh masyarakat menahan diri serta menghindari segala tindak kekerasan. Kekerasan bukanlah alat yang pantas untuk memperjuangkan reformasi dan menegakkan demokrasi.
Sekjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOnas HAM) Baharuddin Lopa menilai perlunya segera ditetapkan prosedur tetap (protap) penanganan aksi unjuk rasa oleh aparat keamanan. Hal ini diperlukan agar penyampaian aspirasi oleh mahasiswa dapat berjalan dengan baik tanpa terjadi konflik antara petugas keamanan dengan mahasiswa yang berunjuk rasa.
Setelah guru besar lima perguruan tinggi negeri di Jawa membuat pernyataan bersama, Senat Guru Besar Unhas Ujungpandang melalui Komisi Pembangunan Unhas, juga mengeluarkan pernyataan keprihatinan yang akan disusul dengan konsep paradigma pembangunan. Pernyataan keprihatinan yang ditandatangani antara lain Prof. HA Muis, Prof. Burhamzah, Prof. WIM Poli, Prof J Salusu, dan Prof. Sadly AD.Sementara itu, kalangan seniman dan budayawan di Solo menyampaiakn sikap keprihatinan mereka yang mendalam terhadap situasi kritis yang mengarah anarki di masyarakat. Mereka dengan tegas mengharapkan, hendaknya ada diantara kalangan pemimpin bangsa, baik secara individu maupun bersama yang mampu dan bersedia tampil memimpin guna mengatasi keadaan.
Di saat harga bahan pokok dan BBM naik, pemerintah masih menaikkan harga tiket kereta api non-ekonomi hingga 41-100 persen mulai Selasa (12/05/1998) pukul 00.00. Padahal Menteri Perhubungan telah menetapkan kenaikan tiket KA antarkota dari Rp. 19,43 menjadi Rp 39 per penumpang perkilometer (naik 100 persen). Sedangkan tiket KA KRL naik dari Rp. 15,09 menjadi 27,5 per penumpang per kilometer (82 persen).
Harga beras di pasar induk Cipinang naik antara Rp. 100-Rp.200 per kg. Juga ongkos angkut beras dari Cipinang ke Blok M yang biasanya Rp. 20.000 sekali angkut, menjadi Rp. 40.000. Meski harga beras naik, harga gabah di tingkat petani justru turun. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Sidrap (Sul-Sel) dibeli KUD Rp. 400 - Rp 500 per kg. Sedang di Madium, harga gabah kering sawah (KS) hanya berkisar Rp. 62.000/kuintal, sedangkan harga gabah kering giling Rp.64.000/kuintal.
Sumber :
https://kompas.id/2018/05/12/perintah soeharto tak didengar
